Mengejar pendidikan setinggi mungkin apalagi dengan iming-iming pemberian beasiswa alias dibiayai gratis oleh negara merupakan idaman bagi setiap orang. Demikian pula yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dengan membuka kesempatan kepada putra-putri terbaik Indonesia untuk mendapatkan beasiswa pendidikan jenjang pascasarjana (Strata Dua/S2) di perguruan tinggi terkemuka di Inggris. Kementerian Komdigi yang semula bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah melaksanakan beasiswa S2 keluar negeri sejak 2007.

Merah Putih. Demikian nama kabinet pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang resmi diumumkan pada Senin (21/10/2024) di Istana Negara, Jakarta. Sejak era reformasi 1999, nama Kabinet memang berganti-ganti. Era Presiden KH Abdurrahman Wahid-Megawati Soekarnoputri (1999-2001) dinamai Kabinet Persatuan Nasional. Dilanjutkan pemerintahan Megawati Soekarnoputri-Hamzah (2001-2004) dengan Kabinet Gotong Rotong.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyatakan kini peluang pertumbuhan itu makin besar dengan pemanfaatan deep technology. Menurutnya, teknologi mutakhir memungkinkan startup memberikan alternatif solusi atas permasalahan yang kompleks dan menjadikan Indonesia sebagai Startup Powerhouse di Asia Tenggara.

Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid menegaskan pentingnya memperkuat kolaborasi perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) dalam mendukung pencapaian Visi Digital Indonesia 2045 sesuai arahan Presiden Prabowo. "Rencana VID berfokus pada penanganan tantangan digital dan orkestrasi pengembangan di sektor digital melalui tiga pilar inti yaitu ekonomi digital, pemerintahan digital dan masyarakat digital," ujar Menkomdigi Meutya Hafid dalam pertemuan bersama US-ASEAN Business Council’s (US-ABC) di Kantor Kemkomdigi, Rabu (4/12/2024).

Pemerintah terus mendorong penggunaan teknologi Artifisial Intelligence di berbagai sektor, instansi pemerintahan maupun swasta. Namun demikian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengingatkan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai sisi pemanfaatan dan antisipasi tantangan penggunaannya.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, meminta operator telekomunikasi seluler memperketat pengawasan transaksi pulsa dan mendukung pembatasan transfer pulsa guna mencegah penyalahgunaan dalam aktivitas judi online. Menurutnya hal itu ditujukan agar Pemerintah dapat menerapkan langkah preemtif untuk memberantas judi online di Indonesia.