Rabu, 12 Maret 2025 Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media menyelenggarakan Sosialisasi Budaya Antikorupsi dengan tema “Kinerja Tinggi, Tanpa Korupsi

Buku ini menyajikan refleksi mendalam tentang 10 tahun perjalanan transformasi digital di Indonesia, menyoroti keberhasilan besar yang telah dicapai sekaligus tantangan-tantangan krusial yang masih menghadang. Lebih dari sekadar laporan prestasi pemerintah, buku ini juga menawarkan pandangan strategis serta rekomendasi penting bagi pemerintahan baru untuk terus mempercepat kemajuan digital.

Tonggak sejarah baru tercatat dalam sektor regulasi keamanan siber dan privasi di Indonesia. Undang-Undang nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) telah resmi berlaku mulai 17 Oktober 2024. Kehadiran UU PDP ini diharapkan dapat memberikan payung hukum yang kuat dalam melindungi privasi warga Indonesia, terutama di era digital saat ini.

Dalam lawatan perdananya, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengajak pemuka agama di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk turut mendukung mewujudkan internet sehat bagi anak-anak dan pelajar. Menkomdigi menekankan arti penting pemanfaatan ruang digital secara sehat dan tepat.

Mengejar pendidikan setinggi mungkin apalagi dengan iming-iming pemberian beasiswa alias dibiayai gratis oleh negara merupakan idaman bagi setiap orang. Demikian pula yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dengan membuka kesempatan kepada putra-putri terbaik Indonesia untuk mendapatkan beasiswa pendidikan jenjang pascasarjana (Strata Dua/S2) di perguruan tinggi terkemuka di Inggris. Kementerian Komdigi yang semula bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah melaksanakan beasiswa S2 keluar negeri sejak 2007.

Merah Putih. Demikian nama kabinet pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang resmi diumumkan pada Senin (21/10/2024) di Istana Negara, Jakarta. Sejak era reformasi 1999, nama Kabinet memang berganti-ganti. Era Presiden KH Abdurrahman Wahid-Megawati Soekarnoputri (1999-2001) dinamai Kabinet Persatuan Nasional. Dilanjutkan pemerintahan Megawati Soekarnoputri-Hamzah (2001-2004) dengan Kabinet Gotong Rotong.