Indonesia mengajak Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) atau negara-negara kawasan Asia Tenggara bersama memerangi penyebaran konten negatif dan berita bohong (hoaks) khususnya pada dampaknya terhadap anak. Kerja sama kawasan menjadi

Kehadiran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) bukan untuk melarang anak-anak mengakses internet, tapi justru membimbing mereka mengenal teknologi

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) kembali menghadirkan kanal informasi bagi masyarakat dengan meluncurkan Mudikpedia 2025, sebuah buku elektronik (e-book) yang menyediakan informasi lengkap seputar mudik Lebaran 1446 H

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid saat membuka Rapat Koordinasi dan Pelatihan Humas Pemerintah dengan tema “Sinergitas Humas Pemerintah Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Komunikasi dan Digital (Pusdiklat Kemkomdigi), Jakarta, Rabu (26/2/2025). Foto: Amiriyandi Kemkomdigi

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa platform digital harus bertanggung jawab penuh dalam melindungi anak-anak dari konten negatif. Dalam audiensi dengan perwakilan TikTok di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Meutya menuntut platform digital untuk segera memperketat penerapan teknologi verifikasi usia guna memastikan keamanan anak-anak di ruang digital.

Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya Hafid, menegaskan respons cepat dan terkoordinasi adalah kunci utama dalam menjaga stabilitas dunia digital Indonesia.   “Ke depan, sinergi ini harus semakin solid dan proaktif