Nunik Purwanti saat ini menjabat sebagai Direktur Komunikasi Publik pada Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital. Pelantikan dilaksanakan pada 13 Maret 2026 oleh Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Meutya Viada Hafid. Sebelumnya, pada 9 Juli 2024, menjabat sebagai Sekretaris Komisi Informasi Pusat (KIP) RI.
Karier di Kementerian Komunikasi dan Digital dimulai sejak tahun 2006. Selama dua dekade pengabdian, berbagai posisi strategis telah diemban, antara lain : Kasubbag Persuratan Dan Arsip di Biro Umum (2012), Kepala Bagian Umum Komisi Informasi Pusat (2018), serta Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Madya yang juga pernah menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Komisi Informasi Pusat. Selain tugas struktural, turut aktif sebagai Wakil Ketua KORPRI Kemkomdigi yang membidangi Kesejahteraan, Kesehatan, dan Pengabdian Masyarakat.
Dengan latar belakang pendidikan di bidang Teknologi Informasi dan Pendidikan, kepemimpinan yang dijalankan menitikberatkan pada penguatan komunikasi berbasis data, optimalisasi platform digital, serta responsivitas terhadap dinamika opini publik. Strategi komunikasi disusun secara sistematis dan terukur, selaras dengan arah pembangunan nasional dalam RPJMN, melalui perencanaan yang terstruktur, penguatan monitoring dan evaluasi kinerja, serta pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel.
Sebagai Direktur Komunikasi Publik, jabatan ini memegang peran strategis dalam merumuskan, mengoordinasikan, dan mengendalikan kebijakan komunikasi publik guna memastikan tersampaikannya informasi yang akurat, transparan, dan berintegritas kepada masyarakat. Fungsi tersebut mencakup pengelolaan isu strategis, penyusunan narasi kebijakan, serta pengendalian komunikasi krisis. Dalam pelaksanaan tugasnya, senantiasa mengedepankan pembangunan hubungan kerja yang harmonis, sinergis, dan kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan, baik di lingkungan pemerintah, dunia usaha, media, komunitas, maupun masyarakat sipil. Sinergi lintas unit dan pemangku kepentingan menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik dan menjaga konsistensi narasi pemerintah.
Komitmen terhadap tata kelola yang baik tercermin melalui berbagai capaian dan penghargaan, antara lain Peringkat ke-3 Nilai Capaian IKPA Kategori Satker Kecil Tahun Anggaran 2023; Peringkat 5 Besar Kategori LNS Penilaian Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Tahun 2024; ASN Teladan Kategori Administrator di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2018; serta Juara ke-3 Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Terbaik Tahun Anggaran 2021 pada kategori nilai BMN hingga Rp30 miliar.