YOGYAKARTA – Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat menghadirkan tantangan baru bagi tata kelola komunikasi publik pemerintah. Menghadapi maraknya disinformasi, rage-bait, hingga berbagai konten yang dapat memengaruhi persepsi publik, instansi pemerintah dituntut untuk memiliki strategi komunikasi yang terencana, terukur, dan adaptif.
Merespons tantangan tersebut, Direktorat Komunikasi Publik melalui Tim Perencanaan Komunikasi Strategis Pemerintah Kementerian Komunikasi dan Digital menyelenggarakan kegiatan “Bimbingan Teknis Penyusunan Strategi Komunikasi Publik”. Kegiatan ini dilaksanakan secara hibrida (luring dan daring) bertempat di Balai Latihan Pendidikan Teknik (BLPT) Yogyakarta pada Selasa, 7 Juli 2026.
Acara ini dihadiri oleh total sekitar 900 peserta yang terdiri atas pejabat humas, pranata humas, serta pengelola informasi dan komunikasi publik (IKP). Para peserta berasal dari berbagai Kementerian/Lembaga serta Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi, Kabupaten, dan Kota di seluruh Indonesia. Pembukaan acara ditandai secara resmi melalui pemukulan gong sebanyak tiga kali oleh Direktur Komunikasi Publik.
Dalam sambutan pembukanya, Ketua Tim Perencanaan Komunikasi Strategis Pemerintah Komdigi, Ignatius Untung Sumarsono, menyampaikan bahwa bimtek ini diselenggarakan sebagai langkah nyata untuk meningkatkan kapasitas ASN bidang IKP agar mampu menyusun strategi komunikasi yang efektif dan adaptif terhadap perkembangan ruang digital.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Hari Edi Tri Wahyu Nugroho juga menekankan bahwa peningkatan kompetensi SDM, khususnya pranata humas, merupakan langkah taktis yang sangat penting guna mendukung pelaksanaan komunikasi publik pemerintah yang lebih optimal dan berdampak kepada masyarakat.
Sementara itu, Direktur Komunikasi Publik Komdigi, Nunik Purwanti, menegaskan posisi krusial komunikasi publik dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan.
"Pemerintah harus memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat merupakan informasi yang akurat, kredibel, dan dapat dipercaya," tegas Nunik.
Memasuki sesi inti, jalannya bimbingan teknis diisi dengan pemaparan materi dari para narasumber ahli. Pemaparan pertama disampaikan oleh Chaca Anissa selaku Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Pembinaan Komunikasi Pemerintah, Badan Komunikasi Pemerintah RI. Mengusung tema "Orkestrasi Komunikasi Publik Program Strategis Pemerintah" dengan fokus "Satu Narasi Nasional, Satu Frekuensi Komunikasi", ia menekankan pentingnya keselarasan narasi serta koordinasi komunikasi antarinstansi agar informasi yang mengalir ke publik tetap konsisten, akurat, dan mudah dipahami.
Sesi kemudian dilanjutkan oleh pakar sekaligus praktisi komunikasi strategis, Fardila Astari. Ia membedah implementasi "Kerangka ROSTIR dalam Strategi Komunikasi Publik" sekaligus membawakan topik "Strategi Komunikasi sebagai Penggerak Perubahan di Sektor Publik". Dalam paparannya, Fardila mengulas secara mendalam peran penting strategi komunikasi terstruktur dalam mendorong perubahan perilaku, membangun kepercayaan publik, hingga meningkatkan efektivitas penyampaian setiap kebijakan pemerintah.
Tidak berhenti pada pemaparan teori dan diskusi interaktif, KOMDIGI juga melibatkan para peserta langsung ke dalam sesi workshop kelompok kecil. Dalam sesi praktik ini, peserta dipandu untuk mengidentifikasi isu strategis atau program prioritas dari instansi masing-masing, menganalisis tingkat urgensinya, lalu menyusun dokumen rancangan strategi komunikasi konkret yang meliputi penentuan tujuan, sasaran audiens, pesan utama, kanal komunikasi, hingga indikator evaluasi.
Melalui rangkaian bimbingan teknis ini, para peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif, sistematis, dan aplikatif dalam menerjemahkan isu-isu sektoral menjadi perencanaan komunikasi yang tepat sasaran. Selain itu, peserta dibekali kemampuan penting untuk membedakan antara persoalan kebijakan dan persoalan komunikasi agar dapat merumuskan solusi yang menyentuh akar permasalahan.
Komdigi berharap melalui kegiatan ini setiap instansi pemerintah di Indonesia memiliki bekal yang kuat untuk menyusun dokumen strategi komunikasi yang lebih terarah, profesional, dan semakin dipercaya oleh masyarakat.