Bandung – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) melalui Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media menyelenggarakan Forum Pembahasan Draf Pedoman Komunikasi Krisis di éL Hotel Bandung, Jawa Barat, Kamis (6/11/2025).
Forum ini merupakan bagian dari upaya menjaring masukan dari Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (K/L/D) terhadap draf Pedoman Komunikasi Krisis yang akan menjadi acuan nasional bagi instansi pemerintah dalam mengelola situasi krisis berdasarkan tipologi krisis di tingkat pusat maupun daerah.
Acara dibuka oleh Plh. Plt. Direktur Komunikasi Publik Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi, Hastuti Wulanningrum.
Selanjutnya pada sesi pemaparan menghadirkan Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa Kemkomdigi, Molly Prabawaty, yang membahas urgensi penguatan koordinasi komunikasi krisis di tingkat nasional.
Sementara Plh. Plt. Direktur Komunikasi Publik memaparkan terkait struktur dan substansi draf Pedoman Komunikasi Krisis yang disusun oleh Tim Pengelolaan Komunikasi Strategis Pemerintah Kemkomdigi.
Forum kemudian berlanjut pada sesi diskusi panel dengan menghadirkan para penanggap lintas sektor, yaitu Kepala Bidang Informasi dab Komunikasi Publik Diskominfo Provinsi Jawa Barat Nidar Nadrotan Naim Sujana, Kepala Subdirektorat Hubungan Masyarakat Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ani Natalia, Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Komunikasi dan Desain Kreatif Universitas Budi Luhur Prof. Umaimah Wahid, dan Akademisi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Prof. Dorien Kartikawangi.
Selain itu, turut hadir sejumlah pejabat dan perwakilan instansi, di antaranya Kepala Biro Hubungan Masyarakat MPR RI Anies Mayangsari Muninggar, Kepala Biro Komunikasi dan Persidangan Kemenko PMK Budi Prasetyo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara Iskandar, dan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Konawe M. Akib Ras.
Forum berlangsung secara interaktif dengan menghadirkan berbagai pandangan dan masukan konstruktif dari peserta perwakilan K/L/D, baik secara luring maupun daring. Masukan tersebut kemudian akan dirangkum sebagai bahan penyempurnaan draf pedoman agar lebih aplikatif dan mudah diimplementasikan.
Penutupan forum diakhiri dengan penyampaian closing statement dari para narasumber dan penanggap yang menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat tata kelola komunikasi publik pemerintah di masa krisis secara cepat, akurat, dan terkoordinasi.