Bukan Sekadar Viral Humas Pemerintah Diajak Ukur Efektivitas Media secara Lebih Cerdas

30 September 2026
Bukan Sekadar Viral Humas Pemerintah Diajak Ukur Efektivitas Media secara Lebih Cerdas

Surakarta, 29 September 2026 – Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media menyelenggarakan Workshop Pengukuran Media Komunikasi Digital di Monumen Pers Nasional, Surakarta, pada Selasa (29/9). Kegiatan ini diikuti oleh insan kehumasan dari berbagai instansi pemerintah daerah dan kementerian/lembaga, baik yang hadir secara langsung maupun melalui platform daring.

Workshop menghadirkan Novita Haryono, S.Sos., M.I.Kom., Dosen pada Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret (UNS), sebagai mentor dan narasumber. Dalam pemaparannya, Novita menekankan bahwa langkah awal dalam mengelola media komunikasi publik bukanlah anggaran, melainkan penetapan tujuan. Tujuan komunikasi, apakah untuk menyampaikan informasi, membangun interaksi, meningkatkan reputasi, atau membangun citra positif, akan menentukan pemilihan media, penyusunan konten, dan alokasi anggaran.

"Mengelola sosial media maupun media komunikasi publik itu hal pertama yang ditentukan adalah tujuannya. Baru kemudian konten seperti apa yang akan dibuat, dan yang terakhir adalah alokasi budget," ujar Novita di hadapan peserta.

Materi workshop mencakup klasifikasi media komunikasi menjadi tiga kategori, yaitu paid media (iklan televisi, radio, media cetak, dan media luar ruang), own media (media sosial, website, dan event), serta earned media (publikasi media massa dan testimoni). Peserta dibekali rumus dan pendekatan praktis untuk mengukur efektivitas dan efisiensi masing-masing media, mulai dari perhitungan engagement rate di Instagram, Facebook, dan TikTok, view rate video reels, profile visit rate, hingga pengukuran acara daring melalui rasio kehadiran peserta terhadap jumlah pendaftar.

Novita juga menyoroti pentingnya penyesuaian konten dengan karakteristik audiens masing-masing platform. "Di Instagram dan Facebook, durasi video maksimal sekitar tiga menit, sedangkan di TikTok sebaiknya maksimal satu menit karena pengaksesnya mayoritas generasi Z," jelasnya. Ia menambahkan bahwa penjadwalan unggahan perlu memperhatikan prime time masing-masing media sosial, dan evaluasi performa konten per konten menjadi kunci untuk merancang konten yang lebih baik di periode berikutnya.

Sesi praktik menjadi bagian penting dalam workshop ini. Peserta diminta menghitung dan membandingkan engagement rate serta profile visit rate dari tiga konten terakhir pada bulan Agustus dan September dari akun media sosial instansi masing-masing, kemudian menganalisis penyebab kenaikan atau penurunan performa. Beberapa peserta memaparkan hasilnya, antara lain perwakilan Diskominfo Provinsi Jawa Tengah, Diskominfo Kabupaten Semarang, dan Diskominfo Provinsi Papua.

Diskusi juga membahas strategi menghadapi disinformasi dan komentar negatif di media sosial. Novita menyarankan agar instansi pemerintah merespons hoaks dengan data valid dan kronologi peristiwa yang rinci, serta tidak menghapus komentar kritis. "Kalau komentar dihapus, takutnya masalahnya makin melebar. Alternatifnya adalah membuat konten klarifikasi," pesannya.

Fasilitator kegiatan, Andi, Pranata Humas Monumen Pers Nasional, menyampaikan bahwa workshop ini diharapkan tidak berhenti pada pemahaman konsep, tetapi juga memberikan gambaran praktis yang dapat diterapkan dalam pekerjaan komunikasi publik sehari-hari. "Setelah mengikuti sesi ini, Bapak Ibu tidak hanya mendapatkan pemahaman secara konsep, tapi juga gambaran yang lebih praktis mengenai bagaimana pengukuran efektivitas media dapat diterapkan," ujarnya.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pretes untuk memetakan pemahaman awal peserta dan ditutup dengan postes sebagai evaluasi perkembangan pemahaman setelah mengikuti materi dan diskusi. Workshop berlangsung dari siang hingga sore hari dan diakhiri dengan sesi foto bersama.

 

Bagikan:
Berita Terkait