Jakarta - Di tengah disrupsi, pemerintah terus mendukung industri media melalui regulasi yang adaptif dan program peningkatan kapasitas. Sebab, media berkualitas adalah benteng terakhir melawan misinformasi di era digital.
Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Dirjen KPM) Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) Fifi Aleyda Yahya menegaskan, karena itulah pemerintah berkomitmen serius memikirkan masa depan industri media mengingat peran vitalnya dalam demokrasi
“Gelombang transformasi digital yang masif telah mengubah lanskap industri media secara fundamental,” tegas Fifi dalam acara Ngopi Bareng Kemkomdigi di Jakarta, Jumat (13/6/2025).
Fifi mengungkapkan, perubahan yang terjadi dalam satu dekade terakhir jauh lebih dramatis dibandingkan evolusi media selama 30 tahun sebelumnya.
"Strategi media lima atau sepuluh tahun lalu sudah tidak relevan lagi. Kini kita berhadapan dengan era di mana platform sosial media menjadi sumber informasi utama masyarakat," ungkapnya.
Ia menyoroti dua tantangan utama: transformasi bisnis media dan tsunami informasi yang membanjiri publik dengan konten sulit diverifikasi.
"Eksistensi media dan profesi jurnalis harus dijaga, bukan hanya untuk bisnis, tapi sebagai pilar demokrasi yang menyediakan informasi berkualitas," ujarnya.
Ia menggambarkan situasi saat ini sebagai "era tsunami informasi" di mana publik kesulitan membedakan fakta dan fiksi.
Transformasi bisnis media menjadi keniscayaan. Banyak grup media besar telah beralih dari model konvensional ke platform digital. "Televisi tradisional harus bertransformasi menjadi heavy digital untuk bertahan. Model bisnis dengan karyawan ribuan sudah tidak sustainable," papar Fifi.
Tantangan lain adalah mempersiapkan talenta jurnalis yang mampu beradaptasi dengan kebutuhan digital. "Kita perlu jurnalis dengan skill baru yang relevan dengan platform digital, termasuk kemampuan content activation dan data journalism," tambahnya.
PIP, Ujung Tombak Informasi Publik di 3T
Dalam kesempatan itu pula, Dirjen KPM, Fifi Aleyda Yahya, juga mengungkapkan pihaknya masih tetap menjalankan peran para Penyuluh Informasi Publik (PIP) di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital.
PIP masih menjadi ujung tombak efektif dalam menyampaikan program-program strategis pemerintah ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
"Komunikasi tatap muka melalui PIP memberikan konteks yang lebih lengkap dan komprehensif dibandingkan metode lainnya. Di daerah 3T, pendekatan personal ini terbukti lebih efektif memastikan pesan pemerintah sampai dengan baik," ujar Fifi.
Program PIP yang melibatkan hampir 300 orang itu, masih menjadi solusi atas keterbatasan akses internet dan budaya tutur yang masih kuat di masyarakat pedesaan.
Menurut Fifi, ada tiga fokus utama PIP tahun 2025 adalah sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), edukasi tentang prosedur resmi menjadi Pekerja Migran Indonesia, dan pencegahan judi online di desa-desa.
Turut hadir dalam acara itu, Kepala Biro Humas Kemkomdigi, Raden Rhina Anita Ernita Martono, Sekretaris Ditjen KPM Very Radian Wicaksono, Direktur Informasi Publik Nursodik Gunarjo, Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan Kemkomdigi, Marolli J Indarto serta Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Ekosistem Media Farida Dewi Maharani