Medan, InfoPublik — Penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam komunikasi publik menjadi kunci untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penyebaran informasi pemerintah di era digital.
Hal ini ditegaskan Akademisi Universitas Indonesia, Irwansyah, pada kegiatan Bimbingan Teknis Kebijakan Standardisasi Konten Program Prioritas Nasional Wilayah Barat di Medan, Selasa (11/11/2025). Ia menjelaskan bahwa kriteria standardisasi konten berfungsi sebagai alat ukur objektif untuk menilai kepatuhan dan kualitas produksi serta distribusi informasi publik di seluruh instansi pemerintah.
“Kriteria adalah indikator objektif yang digunakan untuk menilai apakah proses dan keluaran produksi serta distribusi konten telah sesuai dengan norma, prosedur, dan standar yang ditetapkan,” ujar Irwansyah.
Ia menambahkan, standardisasi konten tidak hanya memastikan keseragaman bentuk dan pesan, tetapi juga menjadi mekanisme pengendalian mutu komunikasi publik. Penerapan indikator terukur, menurutnya, dapat membantu pemerintah menilai efektivitas strategi komunikasi yang dijalankan.
Irwansyah merinci sejumlah parameter utama dalam produksi konten, antara lain verifikasi ganda, skor kelayakan tayang, kesesuaian dengan tema prioritas, kepatuhan terhadap standar konten, klasifikasi isu strategis, serta ketepatan waktu produksi dan distribusi. Selain itu, aspek seperti tingkat keterbacaan, jangkauan audiens, serta minimnya aduan publik menjadi tolok ukur kualitas distribusi konten pemerintah.
“Penerapan standar kriteria yang terukur menghasilkan proses produksi dan distribusi konten berjalan transparan, akuntabel, serta sesuai dengan prinsip etika dan efektivitas komunikasi pemerintah di era digital,” tegasnya.
Dalam konteks implementasi, Irwansyah menyebut bahwa pemerintah perlu mengembangkan sistem penilaian berbasis data untuk mengukur kinerja komunikasi publik secara periodik. Langkah ini penting agar setiap lembaga mampu menyesuaikan strategi diseminasi informasi dengan kebutuhan masyarakat dan dinamika media digital.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga akurasi dan integritas informasi publik, terutama di tengah meningkatnya tantangan hoaks dan disinformasi. Menurutnya, standardisasi konten menjadi instrumen penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Setiap konten yang disiarkan oleh lembaga pemerintah harus diverifikasi, terdokumentasi, dan memenuhi standar kelayakan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman publik,” jelas Irwansyah.